SBY : Delapan Area Rawan Korupsi

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengindentifikasi ada 8 wilayah yang rawan praktek tindak pidana korupsi. Pertama, sumber-sumber pendapatan negara. Presiden minta agar seluruh pendapatan negara bisa masuk ke kas negara. Kedua, pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

"Sejak perencanaan sampai dengan penggunaannya tidak boleh ada yang melanggar ketentuan atau dikorupsi," ungkap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato peringatan Hari Antikorupsi se-Dunia di kawasan Monas, Jakarta, Selasa (9/12).

Wilayah rawan korupsi ketiga, lanjut Presiden, adalah hubungan kolusi antara penguasa dengan pengusaha, terutama di bidang dunia usaha. Keempat, bisnis keluarga pejabat negara yang memanfaatkan dana APBN atau APBD. "Siapa pun punya hak untuk berusaha, tapi harus dicegah penyalahgunaan wewenang," ucap Presiden.

Kelima, pengadaan barang yang sering di-mark up, yang merugikan keuangan negara yang cukup besar. Keenam, penerimaan pajak dan bea cukai yang sering tidak masuk ke kas negara. Ketujuh, pendaftaran pegawai, baik di instansi pemerintah maupun swasta, termasuk di lingkungan TNI dan Polri.