SBY Didesak Copot Sri Mulyani

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Drajad Wibowo mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera menonaktifkan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani dari jabatannya menyusul kucuran dana segar sebesar Rp6,7 triliun untuk Bank Century.

"Presiden, sesuai dengan hak prerogatif yang dimilikinya harus menonaktifkan Sri Mulyani dari seluruh jabatannya yang berhubungan dengan proses kucuran dana Rp6,7 triliun kepada Bank Century. Ini penting untuk meminimalisir pengaruh dari yang bersangkutan terhadap pemeriksaan BPK," tegas Drajad, di sela-sela fit and proper test calon anggota BPK, di DPR Senayan Jakarta, Senin, (7/9).

Selain menyebut nama Sri Mulyani sebagai pihak yang terlibat bail-out Bank Century dan pengambilan keputusan pada 20 Nopember lalu, Drajad juga menyebut pihak Gubernur Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai institusi dan orang yang juga harus bertanggung jawab dan diperiksa.

Apabila pihak-pihak tersebut tidak dinonaktifkan maka audit BPK akan berpengaruh terhadap hasil penyelidikannya nanti. "Ini jelas ada potensi kerugian negara karena jika dijual maka akan berada dibawah harga pasar pengembaliannya," tegasnya.