SBY Diminta Jangan Suka Bersumpah

JAKARTA - Pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof Syamsudin Haris menyarankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebaiknya jangan terlalu banyak bersumpah untuk membantah opini publik sebagai respon terhadap berbagai kasus besar yang akhir-akhir ini terjadi.

"Sumpah sebagai respon terhadap opini publik tidak perlu dilakukan presiden karena di saat SBY akan menjabat sebagai presiden dia telah bersumpah di hadapan Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sumpah yang diucapkan di hadapan majelis itu sudah cukup," kata Syamsudin Haris, dalam diskusi bertema 'Rapor Bayangan 100 Hari Kabinet dan Skandal Century', yang  diselenggarakan Fakultas Ekonomi UI di FX Senayan Jakarta, Kamis (10/12).

Kalau Presiden SBY terlalu banyak bersumpah dan sibuk membantah berbagai opini publik, Syamsudin Haris yakin 100 hari kinerja Kabinet Indonesia Bersatu akan berlalu tanpa arti dan tanpa isi. "Soal dugaan kriminalisasi pimpinan KPK misalnya. Dari awal SBY mengingatkan hati-hati jangan sembarangan menggunakan kata kriminalisasi, sebab Polri punya alat bukti yang cukup kuat. Berselang beberapa hari, SBY pun membenarkan opini publik bahwa kriminalisasi pimpinan KPK itu memang telah terjadi hingga kasusnya ditutup oleh Kejaksaan Agung," kata Syamsudin.

Tragedi serupa juga terulang seiring mencuatnya skandal Bank Century. "Mestinya Presiden tidak perlu bersikap reaktif ketika LSM Bendera membeberkan temuannya soal aliran dana bailout Bank Century yang diduga bermuara ke Tim Kampanye SBY-Boediono. Kita saksikan SBY kembali bersumpah bahwa hal itu fitnah dan sama sekali tidak mengandung kebenaran. Dan anehnya, dalam catatan media massa setidaknya SBY membantah dan bersumpah hingga 5 kali," ujar peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu.