SBY Diminta Jangan Suka Bersumpah

Soal realisasi izin pemeriksaan kepala daerah untuk diperiksa yang diajukan Kejaksaan dan Polri kepada presiden 5 tahun lalu misalnya. "Dari 500 lebih yang diusulkan, Presiden SBY hanya mengeluarkan izin sebanyak 138. Dari 138 itu, tidak satupun izin yang keluar terhadap beberapa kepala daerah yang juga Ketua DPD Partai Demokrat seperti Gubernur Maluku Utara dan Walikota Bukittinggi yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi," kata Margareto.

Anehnya, salah satu alasan dari SBY untuk tidak mengeluarkan seluruh izin pemeriksaan terhadap 500 lebih kepala daerah itu hanya menggunakan alasan jangan sampai ada fitnah. Padahal permohonan izin itu diajukan oleh Kejaksaan dan Polri sudah melalui sebuah proses hukum. "Itu berarti Kejaksaan dan Polri dianggap memfitnah," kata Margareto Kamis. (fas/jpnn)