SBY Diminta Kelola Negara dengan Konstitusi
Senin, 07 Maret 2011 – 18:19 WIB
JAKARTA - Deklarator Dewan Penyelamat Negara (Depan) yang juga Wakil Ketua DPD RI, Laode Ida, mengingatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk tidak mengedepankan pendekatan politik dalam mengatasi gonjang-ganjing politik, setelah penolakan usulan hak angket mafia pajak. "Upaya membangun koalisi untuk kepentingan 'membungkam parlemen' agar selalu sejalan dengan kepentingan atau kehendak SBY, juga berpotensi melanggar konstitusi, karena setiap anggota berhak dan bahkan wajib memperjuangkan aspirasi rakyat, tegaknya hukum dan perbaikan pemerintahan," ungkap senator dari Dapil Sulawesi Tenggara itu.
"Pendekatan yang serba politis itu bukan saja telah memperburuk wajah dan citra penyelenggara negara, tapi juga telah menjadikan rakyat kian jenuh dan bahkan 'mual' menyaksikan pentas politik yang tidak karuan. Kalau mau reshuffle kabinet, lakukan saja dengan dasar konstitusional," saran Laode Ida, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/3).
Menurut Laode, pendekatan politis yang prakteknya berupa bargaining politik dengan partai politik, pada tingkat dan sisi tertentu bisa dipertanyakan landasan hukumnya. Sementara di sisi lain, kebutuhan riil bangsa ini adalah kinerja yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih.
Baca Juga:
JAKARTA - Deklarator Dewan Penyelamat Negara (Depan) yang juga Wakil Ketua DPD RI, Laode Ida, mengingatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
BERITA TERKAIT
- Natal 2024 GBI HMJ: Hidup dalam Kasih Kristus
- Gunung Semeru Kembali Erupsi, Masyarakat Diminta Waspada Lontaran Batu Pijar
- Keberadaan Satgas Nataru Diyakini Turut Menekan Angka Kecelakaan
- Wamenhub Suntana Pantau Kelancaran Lalu Lintas di Pos Gadog Puncak
- TNI AD Mengerahkan 58 Ribu Prajurit Bantu Polri Mengamankan Nataru
- Libur Natal, TMII Dipadati Lebih dari 12 Ribu Pengunjung