SBY Diminta Lebih Agresif

JAKARTA – Desakan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turun tangan menyelesaikan permasalahan fee yang diterima kepala daerah dari Bank Pembangunan Daerah (BPD), terus mencuat. Kali ini, desakan datang dari Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Pencegahan M Jasin dan peneliti senior Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam. Keduanya menyuarakan agar SBY mengambil keputusan politik.

“Solusinya, fee BPD harus dikembalikan. Apabila semua kepala daerah terlibat dan tidak menguntungkan dalam perjalanan bernegara kita, maka kebijakannya dari presiden,” kata M Jasin pada diskusi bertema 'Kontroversi Honor untuk Kepala Daerah' di Jalan Kalibata Timur, Jakarta, Rabu (17/2).

M Jasin mengatakan, saat ini KPK sementara mengidentifikasi sejumlah kepala daerah yang diduga terlibat menerima fee BPD, bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dia mensinyalir bahwa pemberian fee terjadi di hampir seluruh provinsi, meski saat ini KPK baru melakukan penyelidikan terhadap enam provinsi , Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Kalimantan Timur.

Sementara, Roy mendesak agar SBY bersikap lebih agresif dan tidak boleh membiarkan berlarut-larut permasalahan ini. “Presiden harus lebih agresif, tidak boleh diam saja,” ujarnya.