SBY Diminta Segera Reshuffle

JAKARTA - 'Pengucilan' menteri dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berbuntut. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didesak segera merombak Kabinet Indonesia Bersatu (KBI) Jilid II. Sebab, hal itu dinilai jauh lebih baik daripada membiarkan mereka tidak diundang dalam rapat kabinet yang khusus membahas bidang sosial dan bencana.

"Presiden punya hak prerogatif untuk mengganti menteri. Jadi tunggu apalagi kalau memang kepala negara sudah memiliki pertimbangan-pertimbangan matang. Sebab, membiarkan rapat kabinet tanpa menteri bersangkutan (kebetulan dari PKS) merugikan pemerintah sendiri,'ujar Ketua Dewan Pertimbangan DPP Golkar Akbar Tandjung kepada wartawan kemarin saat menanggapi tidak diundangnya Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri dalam rapat penanganan gempa di Istana Bogor.

Akbar menjelaskan, KIB Jilid II punya visi dan misi untuk merealisasi program dan janji pemerintah. Namun, jika dalam rapat kabinet yang membahas kepentingan rakyat dan itu terkait pula dengan program dan tujuan pembangunan saat ini, akibatnya bukan saja pada kinerja kabinet, tapi rakyat juga dirugikan.

'Jadi, presiden, baik sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara, harus melihat dari perspektif kepentingan rakyat lebih luas. Jika alasannya ada persoalan politis dan komitmen dalam berkoalisi, maka sebaiknya dilakukan pergantian menteri saja. Jangan malah membiarkan munculnya polemik baru di lingkaran kabinet,'tegas mantan Ketua DPR RI ini.