SBY Diminta Stop Keluarkan Grasi untuk Napi Narkoba

Ia juga mengatakan, melalui Pimpinan DPR, diharapkan ada langkah konstitusional dari DPR supaya bisa digunakan untuk menanyakan alasan presiden memberikan grasi.

“Memang grasi hak preogatif presiden, tapi dalam menjalankan kewenangannya tidak boleh sewenang-wenang,” kata Asrorun.  Dia menegaskan, DPR memiliki kompetensi absolut dalam menyampaikan aspirasi rakyat.

Kaukus Masyarakat Peduli Anak dari Kejahatan Narkoba terdiri dari KPAI, advokat, Perhimpunan Advokasi Anak Indonesia, PB NU, MUI, ICMI, Granat, IPNU, Elsas. (boy/jpnn)