SBY Diminta Tak Keluarkan Kebijakan Strategis
jpnn.com - JAKARTA - Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi mengatakan, di akhir masa kekuasaannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebaiknya tidak mengeluarkan kebijakan yang sifatnya strategis.
Misalnya, kata mantan juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid itu, SBY jangan melakukan perpanjangan kontrak karya (KK) sumber daya alam seperti dengan PT Freeport.
"Saya mendengar, rezim SBY akan segera memperpanjang kontrak karya PT Freeport hingga 2041. Ini harus dibatalkan karena selama ini perusahaan tambang emas milik AS ini sudah sangat merugikan bangsa Indonesia,” ungkap Adhie di Jakarta, Kamis (10/4).
Oleh karena itu, Adhie menyarankan parpol pemenang pemilu mengawasi supaya pemerintahan SBY-Boediono tidak menggunakan kesempatan di pengujung kekuasaannya untuk kepentingan tertentu.
Dia mengatakan, di akhir kekuasaannya dulu, rezim Soeharto membobol Bank Indonesia ratusan triliun rupiah lewat BLBI. Adhie juga menyebut contoh lain, yakni terbitnya Perppu Nomor 4 tahun 2008 yang menjadi dasar hukum bailout Bank Century di akhir masa kekuasaan periode pertama Presiden SBY. (fas/jpnn)
JAKARTA - Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi mengatakan, di akhir masa kekuasaannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebaiknya
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- MUI Banten Dukung Keberlanjutan PSN di Tanah Jawara, Ini Alasannya
- Kanwil Kemenkumham Riau Bakal Bentuk 100 Desa Sadar Hukum Tahun Ini
- Kabar Gembira untuk Pelamar Formasi Guru PPPK 2024 Tahap 2, Semangat!
- Usulan Resmi, Seluruh Honorer Database BKN jadi PPPK
- Usia Pensiun Pekerja Indonesia Naik Menjadi 59 Tahun, Begini Penjelasan Kemnaker
- 5 Berita Terpopuler: Sisa Honorer Masuh Membeludak, Bakal Dicarikan Formasi PPPK 2024, Tanpa Tunjangan?