SBY Diminta Turun Tangan Pelototi Hambalang

Demikian pula dengan Presiden SBY. Kata dia, tentu saja Presiden harus menjadikannya sebuah persoalan yang serius jika ada kementerian berani merealisasikan sebuah proyek tanpa mengikuti mekanisme penganggaran proyek yang benar, sebagaimana diatur UU.

“Berarti menteri bersangkutan terang-terangan melanggar UU dan presiden tidak bisa begitu saja cuci tangan. Presiden harus segera memanggil Menpora, Menteri PU, Menteri Keuangan serta Kepala BPN untuk diminta penjelasan mengenai teknis dan proses penganggaran Proyek Hambalang,” tambahnya.

      

Bambang melanjutkan, kalau benar ada anggota Komisi X DPR tidak tahu atau belum menyetujui besaran anggaran proyek itu, Presiden tentunya harus mempertanyakan apa yang sesungguhnya sudah terjadi dalam proses penganggaran proyek Hambalang. “Keterangan yang didapat presiden pun dapat membantu KPK menyelidiki kasus ini,” imbuhnya.

      

Bagaimana pun kata Bambang, misteri penganggaran proyek Hambalang memperburuk citra DPR dan pemerintah. "Kalau presiden dan pimpinan DPR bersikap minimalis, rakyat akan menilai semangat memerangi korupsi hanya perang-perangan,” pungkasnya. (boy/jpnn)