SBY Diminta Turun Tangan Tangani Pengungsi Sampang

JAKARTA - Intimidasi dan pemaksaan relokasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, Madura, terhadap ratusan pengungsi Syiah korban kerusuhan, dinilai sebagai wujud premanisme tata kelola urusan publik.

Karena itu Setara Institute menurut Ketuanya, Hendardi, mengecam keras tindakan tersebut."Ini waktu yang tepat bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk membuktikan pernyataannya yang berkomitmen melindungi kaum minoritas dari segala kekerasan dan diskriminasi, saat menerima Statesman Award di Amerika," ujarnya dalam pesan elektroniknya, Rabu (19/6) malam.

Menururt Hendardi, Presiden SBY harus memerintahkan Pemkab Sampang menghentikan kekerasan tanpa menunda."SBY harus memanggil Bupati Sampang dan Gubernur Jawa Timur untuk dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian menyelesaikan persoalan pengungsi Syiah," katanya.

Selain itu, Hendardi juga menilai sudah waktunya Presiden SBY, melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkopolhukam) memimpin langsung penanganan pengungsi Sampang hingga tuntas. Sebab urusan fundamental seperti yang terjadi menurutnya  tidak bisa lagi diserahkan kepada pemerintah daerah.