SBY Dinilai Gagal Kelola Negara

JAKARTA - Pengamat hukum tata negara, Margarito Kamis, mengatakan, pembatalan mendadak kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Belanda menunjukkan adanya ketidakberesan manajemen pengelolaan negara. Seharusnya, masalah gugatan yang dilakukan kelompok Republik Maluku Selatan (RMS) sudah dideteksi lebih awal karena sudah ramai diberitakan.

"Ini menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan negara dibawah dia (SBY) harus kita katakan gagal. Masak itu nggak terdeteksi. Kita punya intelejen di sana, kita punya imigrasi, punya perwakilan. Seharusnya bisa dideteksi. Apalagi sebelumnya sudah banyak beritanya,” kata Margarito di sela-sela diskusi Dialog Kenegaraan di gedung DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (6/10).

Menurut Margarito, seharusnya intelijen, para diplomat, konsulat dan duta besar Indonesia di Belanda difungsikan untuk mengatasi adanya gugatan itu. Bila gugatan yang dilakukan RMS sifatnya perdata maka pemerintah Indonesia bisa mengirim orang-orang kejaksaan untuk menangkisnya.

"Kalau peradilan pidana memang ada perintah tangkap menangkap?. (Tapi) kalau gugatan itu khusus peradilan perdata, nggak masalah. Kita dapat mengirimkan orang-orang kita, misalnya Jaksa Agung untuk menghadapinya. Artinya kita bisa tangani sejak awal," ujarnya.