SBY Dinilai Gagal Kelola Negara
Rabu, 06 Oktober 2010 – 18:51 WIB
JAKARTA - Pengamat hukum tata negara, Margarito Kamis, mengatakan, pembatalan mendadak kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Belanda menunjukkan adanya ketidakberesan manajemen pengelolaan negara. Seharusnya, masalah gugatan yang dilakukan kelompok Republik Maluku Selatan (RMS) sudah dideteksi lebih awal karena sudah ramai diberitakan. "Kalau peradilan pidana memang ada perintah tangkap menangkap?. (Tapi) kalau gugatan itu khusus peradilan perdata, nggak masalah. Kita dapat mengirimkan orang-orang kita, misalnya Jaksa Agung untuk menghadapinya. Artinya kita bisa tangani sejak awal," ujarnya.
"Ini menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan negara dibawah dia (SBY) harus kita katakan gagal. Masak itu nggak terdeteksi. Kita punya intelejen di sana, kita punya imigrasi, punya perwakilan. Seharusnya bisa dideteksi. Apalagi sebelumnya sudah banyak beritanya,” kata Margarito di sela-sela diskusi Dialog Kenegaraan di gedung DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (6/10).
Baca Juga:
Menurut Margarito, seharusnya intelijen, para diplomat, konsulat dan duta besar Indonesia di Belanda difungsikan untuk mengatasi adanya gugatan itu. Bila gugatan yang dilakukan RMS sifatnya perdata maka pemerintah Indonesia bisa mengirim orang-orang kejaksaan untuk menangkisnya.
Baca Juga:
JAKARTA - Pengamat hukum tata negara, Margarito Kamis, mengatakan, pembatalan mendadak kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Belanda
BERITA TERKAIT
- Pengukuhan Kepengurusan KWP 2024-2026, Ariawan: Saatnya Bersinergi dan Berkolaborasi
- KPK Dalami Keterlibatan David Glen di Kasus TPPU Abdul Gani Kasuba
- Jaksa Agung ST Burhanuddin Soal Jaksa yang Terlibat Judol Hanya Iseng-Iseng, Astaga!
- Pordasi Era Kepemimpinan Aryo Djojohadikusumo Siap Kirim Atlet ke Olimpiade LA 2028
- Menteri Hukum Lantik Widodo Jadi Dirjen AHU, Tekankan Supremasi Hukum yang Transparan
- Mendes Yandri dan Mensos Gus Ipul Teken MoU, Siap Berkolaborasi Entaskan Kemiskinan