SBY Dinilai Mudah Dikooptasi Asing

Di tempat yang sama, migas Marwan Batubara menyoroti kedaulatan energi yang kian jauh terwujud. Dalam banyak kontrak dengan perusahaan gas asing, antara lain disebutkan alokasi gas untuk dalam negeri hanya 30 persen. "Padahal banyak industry lokal yang sangat membutuhkan gas. Beberapa di antaranya bahkan mati karena ketiadaan pasok gas," kata Marwan.

Kalau pemerintah benar-benar bertekad mewujudkan kedaulatan energi, seharusnya pasal-pasal seperti ini tidak boleh ada lagi. Pemerintahlah, lanjut dia, yang harus menentukan besarnya pasok gas yang dihasilkan dari perut bumi Indonesia untuk kepentingan domestik.

“PLN berani membeli gas seharga US$12-15/mmbtu. Harga ini jauh lebih mahal ketimbang yang dibayar China dan Korea Selatan yang hanya US$3/mmbtu. Namun karena saham perusahaan gas yang mengeksplorasi dikuasai asing yang juga sekaligus jadi pembelinya, mereka sangat berkepentingan agar gas itu dijual dengan sangat murah. Ironisnya, BUMN kita sama sekali tidak punya saham di sana, walau pun hanya 1 persen sekali pun,” ungkap Marwan. (fas/jpnn)