SBY Dinilai Tak Punya Komitmen Berantas Korupsi

Apakah orang-orang di Pansel bentukan Presiden tidak profesional? Mengenai itu, La Ode Ida enggan mengomentarinya. Tapi harusnya, kata dia, Presiden memberikan batasan-batasan, seperti tidak memilih dari kepolisian, kejaksaan, atau pengacara yang membela koruptor. "Rekrutlah orang-orang yang punya integritas dan keberanian," katanya.

Sementara itu menurut La Ode Ida, kasus-kasus korupsi di daerah yang sudah dilaporkan DPD sendiri baik ke kepolisian, kejaksaan dan KPK, jarang pula ditindaklanjuti. Termasuk apa yang ia sebut sebagai praktek-praktek permafiaan penganggaran.

"Seharusnya SBY selaku Presiden segera melakukan perbaikan, dari partai politik yang bisa dikendalikan, sampai instansi yang dibawahi, betul-betul dibersihkan. Meniadakan praktek-praktek permafiaan penganggaran, menindak kepala daerah dan membatasi kewenangannya. Harus mencermati pelanggaran dan penyimpangan anggaran dalam struktur internnya," tambahnya.

La Ode Ida mengungkapkan, dalam proses penganggaran dari pusat ke daerah, itu (biasanya) dikeluarkan sekitar enam persen. "Ini ditoleransi, dan saya tidak percaya kalau ini tidak diketahui," katanya pula. (awa/jpnn)