SBY Dinilai Tak Tegas Urus Gas Donggi Senoro

Dikatakan Marwan, sering ditundanya pengambilan keputusan terhadap proyek Donggi Senoro, menunjukkan belum optimalnya perencanaan pengembangan gas secara nasional. Setelah pemerintahan berganti, pemerintah belum juga menentukan sikap. Belakangan Kemnterian ESDM telah membuat kajian tentang alternatif peruntukan gas Donggi-Senoro, yakni kombinasi pemenuhan kebutuhan domestic dan ekspor. Pemerintah membahas persoalan ini dibawah koordinasi Wapres Boediono.

"Kita lihat di pihak pemerintah Indonesia sendiri didapati sikap yang tidak padu, ada yang mengutamakan ekspor 100 persen seperti yang diusulkan Kementerian ESDM.  Namun ada juga yang bersikap agar seluruh gas Donggi-Senoro digunakan untuk kubutuhan domestik seperti yang dikemukakan mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla pada saat dia menjabat,’’ pungkas Marwan.

Selain masalah peruntukan gas, lanjut Marwan, keterlambatan keputusan kasus ini juga dipicu persoalan harga jual gas, proses tender proyek maupun biaya proyek yang dianggap sangat mahal. Padahal percepatan proyek ini jelas-jelas diperlukan untuk mendukung pasokan domestik serta meningkatkan penerimaan negara. (yud/jpnn)