SBY Dinilai Tidak Tegas Ambil Keputusan
Minggu, 14 Agustus 2011 – 16:30 WIB
JAKARTA - Hasil survei Setara Institute menyebutkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan sosok pemimpin yang kurang tegas dalam mengambil keputusan. "Anggapan masyarakat ini ada benarnya. Namun sikap Presiden yang semacam ini dapat juga disebabkan oleh kabinet yang terdiri dari berbagai unsur partai politik tertentu, yang berada di luar harapan masyarakat," ujar Ketua Setara Institute, Hendardi, saat memberikan keterangan pers hasil survei di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Minggu (14/8). Dikatakannya pula, sekalipun SBY dianggap berhasil memberantas terorisme, tetapi persepsi publik ini tetap tidak signifikan untuk mengokohkan dirinya sebagai Presiden dengan dengan dua kali periode kepemimpinan yang memiliki legacy mengesankan. "Sebagaimana Presiden Soekarno yang dikenal sebagai Bapak Bangsa dan Soeharto yang dikenang sebagai Bapak Pembangunan," tandas Hendardi. (kyd/jpnn)
Dijelaskan, survei itu sendiri dilakukan di 10 provinsi, yaitu Jakarta, Jawa Barat, DIY, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat. Survei ini mengusung pertanyaan mengenai Hari Ulang Tahun (HUT) ke-66 Republik Indonesia mengenai kebangsaan dan evaluasi pemerintahan RI.
Di sisi lain, kata Hendardi lagi, pemerintah SBY juga masih harus berhadapan dengan soal-soal perwujudan kesejahteraan rakyat. "Bidang pendidikan, kesehatan dan kesempatan kerja, masih merupakan agenda besar bagi pemerintah dewasa ini," ujarnya.
Baca Juga:
JAKARTA - Hasil survei Setara Institute menyebutkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan sosok pemimpin yang kurang tegas dalam mengambil
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- AKP Dadang Iskandar Pembunuh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Terancam Dihukum Mati
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi
- Unilever Sebut Inklusi, Kesetaraan, dan Keragaman Kunci Bisnis Berkelanjutan