SBY Disarankan Laporkan Anggodo
Kamis, 05 November 2009 – 19:06 WIB
SBY Disarankan Laporkan Anggodo
JAKARTA - Hakim Konstitusi, Akil Mochtar menyarankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera melaporkan Anggodo Widjojo kepada pihak kepolisian terkait kasus pencatutan namanya dalam rekaman rekayasa kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana yang diperdengarkan dalam sidang MK. "Kalau presiden SBY membuat laporan resmi kepada polisi terkait pencatutan nama, maka cukup kuat bagi alasan hukum kepolisian untuk menahan Anggodo Widjojo sekaligus membuka kebuntuan hukum yang saat ini terjadi," kata Akil Mochtar, menjawab pertanyaan pers, usai pertemuan antara Hakim Mahkamah Konstitusi dengan pimpinan MPR di Senayan Jakarta, Kamis (5/11). Sebelumnya, SBY pernah memerintahkan Polri untuk mengusut dalang di balik rekaman dugaan rekayasa kriminalisasi Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, yang mencatut nama SBY dan RI-1 dalam rekaman tersebut. Hanya saja polisi salah menafsirkan perintah presiden hingga menahan pimpinan non-aktif KPK Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah. (fas/JPNN)
Dijelaskan Akil, pelaporan resmi SBY itu bisa menjadi sebuah langkah yang akan memulihkan kepercayaan publik. Karena, banyak sangkaan yang bisa digunakan penyidik Polri untuk menjerat Anggodo, seperti pasal pencemaran nama baik presiden dan penipuan. "Kalau dia ditetapkan sebagai tersangka pencemaran nama baik kepala negara, tindakan hukum kan bisa langsung dilakukan polisi," terangnya.
Baca Juga:
JAKARTA - Hakim Konstitusi, Akil Mochtar menyarankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera melaporkan Anggodo Widjojo kepada pihak kepolisian
Redaktur & Reporter : Auri Jaya
BERITA TERKAIT
- 5 Berita Terpopuler: Banyak Kelulusan Peserta Tes PPPK Tahap 1 Dibatalkan, Akan Ada Verval Dokumen, Jangan Kaget Ya!
- Polda Metro Jaya Buka Layanan SIM Keliling di 5 Lokasi
- Boleh Ikut Mendaftar PPPK 2024, tetapi Dinyatakan TMS, Piye to?
- Prediksi Cuaca BMKG, Jakarta Diguyur Hujan Ringan Selasa Siang
- Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Harus Dikawal Honorer, Jangan Sampai Lengah
- Tidak Semua Honorer yang Lulus PPPK 2024 Bisa Tidur Nyenyak