SBY Diserang dengan Impor Gula, Politikus Demokrat Membela

jpnn.com - JAKARTA - Pernyataan Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, Ismed Hasan Putro, tentang kebijakan penetapan quota impor gula di era pemerintah Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) ditepis Politikus Demokrat. 

Anggota DPR RI, Herman Khaeron, menilai Ismed yang menduga dan mengarahkan kebijakan itu masuk kategori tindak pidana tidak tepat.

Herman yang merupakan Wakil Ketua Komisi IV DPR, tak terima dengan pernyataan Ismed dalam sebuah diskusi di Jakarta, yang dinilainya tendesius. 

"Pernyataan tendensius Ismet Hasan Putro tentang kebijakan penetapan quota impor gula di era pak SBY merugikan negara sangat aneh dan tidak berdasar," katanya di gedung DPR Jakarta, Senin (24/8).

Menurutnya, kebutuhan gula nasional baik untuk konsumsi maupun industri setiap tahunya naik terus dan produksi dalam negeri pun juga naik.

Tapi, kebutuhan industri yang meningkat pesat, memengaruhi kebutuhannya yang ikut meningkat. Itu membuat dalam stok dalam negeri tidak cukup untuk memenuhi permintaan.

Karena itu, kata Herman, di era pemerintahan SBY, impor adalah jalan terakhir yang dilakukan.

Itupun hanya diperuntukan bagi kebutuhan industri, dengan memperhatikan industri gula dan petani tebu dalam negeri. Justru, Herman mempertanyakan maksud dari pernyataan Ismed.