SBY Ditantang Berani Sebut Nama Partai Terkorup

"Kalau tidak dijelaskan dengan rinci kepada publik, maka SBY  sebagai kepala negara dapat dianggap sebagai orang yang telah mendapat data yang salah dan telah menyebarkan kabar bohong dengan mengumbar fitnah untuk mengadu domba rakyat," ucapnya.

Hasanuddin yang pernah menjadi Sekretaris Militer era Presiden Megawati itu juga mengatakan, meski SBY berbicara sebagai Ketua Wanbin PD namun posisi sebagai presiden tetap tak bisa dilepaskan. Karenanya, kata Hasanuddin, DPR semestinya segera meminta klarifikasi kepada SBY. "Agar masalah ini dapat dijelaskan kepada publik dengan baik," pungkasnya.

Seperti diketahui SBY pada Silaturahmi Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat di Jakarta, Rabu (13/6) lalu menyatakan, dalam perkara korupsi kader PD di tingkat DPR hanya sekitar 3,9 persen yang terlibat. Menurut SBY, masih banyak partai politik yang kasus korupsinya jauh di atas PD. Ia mencontohkan kasus korupsi di jajaran DPRD Provinsi periode 2004-2012.

"Korupsi yang dilakukan Demokrat adalah 3,9 persen, atau peringkat kelima. Di atas ada empat partai lain yang persentasenya lebih besar," katanya.