SBY Dituding Ikut Lemahkan KPK

JAKARTA - Rencana Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang (perppu) tentang Pelaksana Tugas (Plt) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai protes. Perppu itu mengundang penolakan, terutama dari kalangan civil society yang selama ini konsern pada perjuangan demokrasi dan pemberantasan korupsi.

Salah satu lembaga yang sudah menyatakan pendapatnya dengan tegas terkait penolakan perppu tersebut adalah Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA). Direktur Eksekutif LIMA, Ray Rangkuti kepada JPNN, Senin 21 September menegaskan, rencana tersebut sama sekali tak mendasar. Alasannya, unsur genting dalam penerbitan perppu sama sekali tak dapat dijelaskan. "Amat naif kita sebagai bangsa bila Perppu itu akhirnya dikeluarkan presiden, karena dapat berakibat pada banyak hal," ujarnya.

Apa saja yang bisa dirusak? Ray Rangkuti menyebut, yang pertama, rusaknya defenisi hal memaksa dan genting sebagai syarat lahirnya perppu. Kedua, pada akhirnya perppu bisa jadi barang mainan presiden.

"Keluarnya perppu juga makin memperkuat kebenaran asumsi bahwa pelemahan KPK memang disengaja dan didesain," tambah Ray.