SBY Dituding Punya Persoalan dengan Sultan

Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo juga mengaku tergelitik melihat sikap SBY yang terkesan hanya menyoroti proses pemilihan kepala daerah DIY semata. Padahal, sebagaimana tertulis dalam pasal 18A ayat 1 UUD 1945, kekhususan dan keragaman ini juga yang melandasi diberlakukannya hukum syariah di Aceh, otonomi khusus Papua, dan ditunjuknya Walikota di Provinsi DKI Jakarta.

”Ini ada hubungan apa kok presiden bersikap seperti ini kepada Sultan? Mestinya presiden sebelum mengatakan itu panggil saja Sultan, panggil saja Paku Alam, panggil saja pakar politik, panggil saja elemen masyarakat Yogya, biar presiden mengerti. Ada apa dengan presiden?” kata Ganjar yang juga politisi PDIP.

Sementara itu, Mahfudz Siddiq dari PKS meminta Sultan HB X tidak terlibat dalam kepentingan partai polilik tertentu. Sultan itu harus berdiri di atas semua kepentingan golongan, kelompok dan warga di Yogyakarta. ”Kami setuju penetapan Sultan sebagai Gubernur Jogjakarta tanpa harus melalui pemilihan langsung. Dengan syarat, dia tidak menjadi pengurus atau pimpinan partai politik mana pun,” kata mantan Ketua Komisi II DPR itu. (dri)