SBY: Golkar Tak Mesti Oposisi untuk Mengkritik
Selasa, 06 Oktober 2009 – 18:28 WIB

SBY: Golkar Tak Mesti Oposisi untuk Mengkritik
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan bahwa ia menghormati siapapun pemimpin yang dipilih oleh kader "beringin". Dia mengaku tak ingin campur tangan tentang sikap yang akan diambil Partai Golkar lima tahun ke depan terhadap pemerintah, apakah bergabung atau oposisi. Namun dia mengingatkan bahwa sebelum transisi pemerintahan 20 Oktober mendatang, status Golkar masih bergabung dengan pemerintah. Menurut SBY, koreksi yang disampaikan tersebut adalah apabila menilai ada kebijakan yang tidak benar atau tidak tepat. Semua kritik diharapkan muncul untuk kebaikan masyarakat. "Koreksi itu bisa dilakukan di semua tingkatan. Kontrol tidak hanya dilakukan di tingkat pemerintah pusat, tapi juga dilakukan kepada gubernur, bupati dan walikota. Jadi, kritik atau kontrol itu tidak boleh pilih-pilih, (dan) harus berdasarkan kepentingan rakyat," tukasnya.
"Apapun sikap Partai Golkar akan saya hormati. Kedua-duanya. Apakah akan beroposisi atau bergabung dengan pemerintah," ujar SBY kepada pers di halaman kantor kepresidenan, Selasa (6/10).
Kendati begitu, SBY menyebut bahwa mengkritik pemerintah tidak mesti dalam posisi oposisi. Dengan kata lain katanya, bergabung di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid 2 pun tetap bisa memberikan kritik dan saran. "Begini. Mengoreksi kebijakan pemerintah tidak harus oposisi, seperti yang sudah dilakukan masyarakat luas selama ini, termasuk dari NGO (LSM)," katanya pula.
Baca Juga:
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan bahwa ia menghormati siapapun pemimpin yang dipilih oleh kader "beringin".
BERITA TERKAIT
- Soal Ganti Wapres, PSI Minta Para Purnawirawan Hormati Kedaulatan Rakyat
- Hasil PSU Pilkada Siak Digugat, Bahlil: Golkar Kawal Kemenangan Afni-Syamsurizal
- Ketum Golkar soal Pilkada Siak 2024: Perempuan Muda Menang 2 Kali, Luar Biasa, Wajib Dikawal
- SCL Taktika Paparkan Hasil Quick Count Aulia-Rendi
- Ini Respons Ketua MPR Ahmad Muzani soal Usulan 3 April jadi Hari NKRI
- Bawaslu Sebut PSU Pilkada Serang Berjalan Lancar Meski Ada OTT Pelaku Politik Uang