SBY: Golkar Tak Mesti Oposisi untuk Mengkritik

SBY pun memberikan kebebasan kepada Partai Golkar untuk menentukan sikap setelah dirinya dilantik berpasangan dengan wapres terpilih, Boediono, pada 20 Oktober mendatang. Hanya saja sebelum 20 Oktober, kata SBY, Golkar tidak boleh beroposisi kepada pemerintah, karena Wapres Jusuf Kalla (JK) merupakan representasi dari Partai Golkar. Bila sikap oposisi ditunjukkan sebelum 20 Oktober, SBY menilai sikap tersebut adalah ganjil.

"Bila (Golkar) beroposisi menjelang 20 Oktober, berarti sikap itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD). Dalam Pasal 4 disebut bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Ayat 2 menyebut (bahwa) dalam melakukan kewajibannya, presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden," papar SBY pula.

Kendati berasal dari Partai Demokrat, lanjut SBY, dirinya tetap mendoakan Munas Partai Golkar agar berjalan sukses dan lancar, hingga menghasilkan ketua umum yang baru. "Doa saya itu karena saya sebagai kepala negara. Ingat, Partai Golkar sudah lama berkiprah dalam kehidupan di negeri ini," jelasnya lagi. (gus/JPNN)