SBY Harus Benahi Koalisi

JAKARTA — Pengamat politik Eep Syaifulloh Fatah menegaskan, Partai Demokrat harus menyikapi perubahan konstelasi koalisi dengan cepat dan tepat, menyusul terjadinya pemb.elotan Partai Golkar dan PKS dalam pansus skandal Bank century. Pasalnya, kata Eep, jika tidak ditanggapi dengan cepat ke depannya SBY akan menjalankan pemerintahannya hanya dengan Partai Demokrat."Saat pansus, Partai Golkar membangkang, PKS melawan dan PPP berkhianat. Karena itu, koalisi ini tidak akan menjamin mampu mengawal pemerintahan hingga tahun 2014," kata Eep dalam sebuah seminar di Jakarta, Kamis (18/2).

Menurut Eep, posisi politik SBY saat ini berbeda dengan situasi ketika SBY berpasangan dengan Jusuf Kalla. "Dimana, Jusuf Kalla berasal dari partai besar seperti Partai Golkar. Kini, Boediono yang yang notabene bukan dari Parpol tidak bisa menggantikan posisi Jusuf Kalla. Beda asal, beda peran. Dan ini akan sangat menentukan masa depan SBY dalam lima tahun ke depan," Eep menambahkan.

Diantaranya SBY-JK memenangi Pilpres dalam dua putaran dengan perolehan 61 persen suara. Pemerintah saat itu membangun koalisi dengan 10 partai politik pendukung pemerintah dan menguasai 420 kursi atau sekitar 76 persen di parlemen. Nilai potensial juga dimiliki SBY saat berdampingan dengan Boediono, yakni memenangi Pilpres dalam satu putaran dengan perolehan suara mutlak 60,8 persen. Membangun koalisi dengan 6 partai politik dan menguasi 424 kursi di DPR RI atau sekitar 75,7 persen.

‘’Masalahnya adalah, ditengah jalan ternyata koalisi ini tidak solid. Legitimasi dari kepemimpinan SBY-Boediono yang berasal bukan dari parpol, menjadikan SBY seolah berjalan hanya dengan Demokrat. Ini menunjukkan adanya perlawanan politik meski secara tidak langsung,’’ kata Eep.Eep pun mengatakan, SBY yang saat ini belum menunjukkan sikap tegas terhadap partai koalisi yang tidak sejalan dengan pemerintah, dikatakan sebagai strategi SBY untuk merapatkan kembali barisan partai koalisi.