SBY Harus Evaluasi Sudi-Denny

Menurut dia, sikap Sudi dan Denny yang membela posisi Hendarman tak lebih sekadar membenarkan atasan. "Saya sesalkan Denny, dia sudah terlalu jauh. Dia nggak lagi berpegang kepada kebenaran, tetapi lebih baik berbohong demi menyenangkan orang," imbuhnya.

 

Di tempat terpisah, Partai Demokrat menganggap Sudi dan Denny tidak perlu dievaluasi terkait sikapnya menanggapi putusan MK. Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum Didi Irawadi Syamsuddin justru menuding orang-orang yang gencar mendesak Sudi dan Denny dievaluasi karena sedang mengincar kursi Mensesneg dan staf ahli presiden bidang hukum.

 

"Mereka (Sudi dan Denny) masih dalam koridor yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Yang mendesak adalah pihak-pihak yang, tampaknya, berambisi pada"posisi Denny atau Sudi. Bisa juga pihak-pihak yang ingin memperkeruh situasi politik yang terjadi belakangan ini," tegasnya.

Namun menurut Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman,  tidak ada yang perlu dipermasalahkan dari kinerja para pembantu presiden. Menurut dia, persoalan status Hendarman muncul karena ketidakjelasan pelaksanaan aturan hukum mengenai masa jabatan jaksa agung.