SBY Jangan ‘Gantung’ Peserta Konvensi
jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didesak agar segera mengumumkan hasil Konvensi Capres PD yang sudah berjalan sejak tujuh bulan lalu.
Sebagai ketua umum, SBY harus memberi status kepada para peserta konvensi itu. Artinya, konvensi yang sudah berjalan tujuh bulan sejak tahun lalu harus ada hasilnya, harus ada ujungnya
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni mengatakan hal tersebu saat dihubungi INDOPOS di Jakarta, Selasa (6/5).
Menurut Titi, kalau SBY tidak mengumumkan hasil dari proses konvensi itu, maka akan membenarkan dugaan masyarakat selama ini, kalau Konvensi Capres PD hanya bentuk pencitraan belaka sebagai salah satu upaya mengatrol suara PD dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April lalu.
"Jelas kalau gak ada hasil akhir atau ujung dari konvensi itu, maka bisa disimpulkan pula kalau konvensi hanya sebagai salah satu alat kampanye Partai Demokrat. Hanya pencitraan partai itu untuk menaikkan suara dalam pileg bulan lalu," tegas Titi.
Dia menilai saat ini proses konvensi seperti ‘orang yang segan hidup namun mati pun tak mau’. "Makanya sekali lagi menurut saya harus ada ending dari konvensi itu. Kasihan 11 peserta konvensi itu yang sudah mengikuti proses konvensi selama berbulan-bulan dengan menghabiskan banyak energi, habis waktu, habis tenaga, habis biaya," tutur Titi. (ind)
JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didesak agar segera mengumumkan hasil Konvensi Capres PD yang sudah
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Lihat, Sikap Mayor Teddy Saat Prabowo Memperkenalkannya ke Joe Biden
- Arogansi Ivan Pengusaha yang Suruh Siswa Menggonggong Berujung Bui, Ini Pelajaran!
- BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Integritas untuk Hadapi Kecurangan & Penyimpangan
- BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Integritas dan Pengelolaan Risiko Demi Cegah Kecurangan
- Pengusaha yang Suruh Siswa Menggonggong Punya Kedekatan dengan Aparat? Kombes Dirmanto: Jangan Digiring
- 59 Menteri & Wamen Kabinet Merah Putih Sudah Lapor LHKPN