SBY-JK Jilid II, Saham Politik yang Ideal

Partai yang mendapat jatah menteri tetap saja menyerang kebijakan pemerintah di parlemen. Bahkan, ada elite partai yang menganggap kadernya di kabinet bukan perwakilan partai. Itulah yang menyebabkan keputusan pemerintah sering goyang di parlemen. Tak jarang, yang membela SBY hanya 57 anggota DPR dari Demokrat. 

   

Dilema kedua yang dihadapi SBY adalah komposisi Partai Golkar di parlemen (128 orang) yang lebih besar daripada Demokrat (57 orang).  Formula itu menyebabkan Golkar merasa memiliki saham politik yang besar  dan ?tentu? meminta dividen politik yang juga banyak.

   

Akibatnya, Golkar mempunyai kekuatan sekaligus alasan untuk mendikte atau menekan pemeritahan SBY-JK. Golkar merasa telah bekerja keras sebagai tameng pemerintah di parlemen sehingga merasa berhak mendapatkan dividen politik yang juga banyak. Golkar yang seharusnya jadi gerbong, apalagi ikut di tengah jalan, muncul menjadi lokomotif di dalam koalisi di Senayan.

   

Reshuffle kabinet beberapa waktu lalu, misalnya, yang ditangkap publik adalah kesan bahwa SBY berada dalam tekanan dominasi politik Beringin. Menteri Golkar Aburizal Bakrie yang masuk dalam sorotan publik untuk diganti hanya digeser posisinya dari Menko Perekonomian menjadi Menko Kesra. Bahkan, Golkar mendapat tambahan dua menteri lagi, yakni Andi Mattalatta yang menjadi menteri hukum dan HAM, serta Paskah Suzetta yang diangkat menjadi menteri PPN/ketua Bappenas. Belum lagi Fahmi Idris yang bergeser ke posisi Menperin.