SBY Juga Harus Legowo
Jumat, 26 September 2008 – 06:55 WIB
JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) DPP PDIP Taufik Kiemas menyarankan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan keluarga bersikap legowo terkait keterlibatan Aulia Pohan dalam kasus aliran dana Bank Indonesia ke DPR. Menurutnya, Presiden SBY sudah sepantasnya menjunjung tinggi supremasi hukum, termasuk jika penegakan hukum itu menyeret keluarga ataupun kalangan terdekat istana.
"Ini kan negara hukum, kalau nangkap orang lain saja boleh, masak orang sendiri gak boleh (ditangkap)," ujar Taufik Kiemas di hadapan sejumlah wartawan pada acara buka bersama di Jakarta, Kamis (25/9). Menurut suami Megawati Soekarnoputri ini, siapapun tak terkecuali Presiden SBY harus bersikap legowo jika penegak hukum secara tegas menindak keluarga ataupun kerabat dekat yang bermasalah secara hukum termasuk Aulia Pohan yang tak lain adalah besan SBY.
Baca Juga:
Alasannya, nanti pengadilan lah yang akan menentukan benar dan salahnya. "Jadi alau benar memang bersalah, kenapa tidak. Memang semua harus legowo," cetusnya. Seperti diberitakan sebelumnya, dari fakta-fakta di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) atas mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah terungkap bahwa peran Aulia Pohan dalam kasus aliran dana BI ke DPR sangat dominan. Bahkan Aulia disebut sebagai pihak yang menyetujui aliran dana yang ditujukan untuk diseminasi RUU tentang BI tersebut.(ara/JPNN)
JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) DPP PDIP Taufik Kiemas menyarankan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan keluarga bersikap
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Lihat, Sikap Mayor Teddy Saat Prabowo Memperkenalkannya ke Joe Biden
- Arogansi Ivan Pengusaha yang Suruh Siswa Menggonggong Berujung Bui, Ini Pelajaran!
- BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Integritas untuk Hadapi Kecurangan & Penyimpangan
- BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Integritas dan Pengelolaan Risiko Demi Cegah Kecurangan
- Pengusaha yang Suruh Siswa Menggonggong Punya Kedekatan dengan Aparat? Kombes Dirmanto: Jangan Digiring
- 59 Menteri & Wamen Kabinet Merah Putih Sudah Lapor LHKPN