SBY Keluarkan Perpu, Demokrat Tak Risaukan Isu Pemakzulan

jpnn.com - JAKARTA - Langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) tentang Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai telah membuka pintu pemakzulan. Namun, Partai Demokrat (PD) sebagai pendukung utama SBY tak merisaukan isu pemakzulan itu.

Menurut Wakil Ketua Umum PD, Nurhayati Ali Assegaf, isu pemakzulan bukan hal baru lagi. Apalagi, katanya, saat ini sudah mendekati tahun politik jelang Pemilu 2014 mendatang.

"Soal isu pemakzulan dan sebagainya, itu hal biasa. Tidak hanya Perpu MK, tapi apapun selalu dikait-kaitkan dengan pemakzulan," kata Nurhayati di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/10).

Menurut Ketua FPD DPR itu, meski sudah dekat dengan tahun politik dan suasana semakin panas, namun kalau kepala tetap dingin. Ditegaskannya, Perpu bernomor 1 Tahun 2013 yang diterbitkan pekan lalu itu merupakan solusi untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada MK.

Karenanya pula, dia meminta kepada pihak-pihak yang tidak menerima Perpu agar sudi membacan dan mempelajarinya. Nurhayati menegaskan, seharusnya para politisi yang tak setuju Perpu tetap menghormati SBY yang menjadi presiden pilihan rakyat.

"Perpu MK ini solusi terbaik buat bangsa. Semua harus sudi membaca isu Perpu MK dan bisa menghargai yang dilakukan SBY sebagai Presiden yang dipilih rakyat langsung 61 persen," tambahnya.(fat/jpnn)