SBY Khawatirkan Voting RUU Pilkada di DPR

jpnn.com - JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberi sinyal bahwa partainya memilih mendukung opsi pemilihan kepala daerah dilaksanakan melalui DPRD untuk gubernur. Tapi untuk bupati/wali kota, tetap pemilihannya dilakukan secara langsung.

"Demokrat tengah bekerja secara serius, saya berdiskusi dengan kader partai untuk menentukan di mana posisi Demokrat," kata SBY dalam wawancara yang ditayangkan di akun kanal youtube-nya Minggu (14/9) malam.

SBY mengaku partainya tidak ingin terlibat dalam perdebatan antara dua kubu di parlemen yang menolak maupun menyetujui klausul pilkada tidak langsung.

"Saya khawatir kalau nanti voting pada tingkat parlemen. Pokoknya yang 1 kubu A, pokoknya yang satu kubu B. Orang mengatakan ini sudah perperang harga diri. Pertanyaan saya apa begitu? Untuk melahirkan sebuah UU yang sangat penting, untuk kepentingan rakyat kita. Saya berharap tidak akan seperti itu yang akan terjadi di beberapa hari mendatang," sambung SBY.

SBY memandang selama ini sistem pemilu langsung memang sudah berjalan baik. Masyarakat pun sudah terbiasa dengan sistem pilkada langsung. Namun, kata dia, sudah banyak penyimpangan yang terjadi selama 10 tahun pilkada langsung.

Mulai dari politik uang, PNS yang dimutasi karena tidak mendukung calon, hingga konflik horizontal antarmasyarakat. Oleh karena itulah, ia menilai ada yang perlu diperbaiki dalam sistem yang ada saat inni.

"Demokrat tengah berpikir keras untuk itu, misalnya bagaimana kita masih mempertahankan sistem pemilihan langsung, tetapi penyakit-penyakit tadi itu. Ekses yang tidak sedikit kita cegah dalam undang-undang yang baru. Jadi pasal-pasalnya harus tegas dan mengikat," imbuhnya.

Sedangkan alternatif lainnya, kata dia, adalah pemilihan gubernur dilaksanakan secara tidak langsung, sedangkan pemilihan bupati dan walikota dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat. Semua itu, kata dia, memiliki kekurangan dan kelebihan.