SBY Kumpulkan DPD Demokrat Lagi

Ada tiga opsi yang kini masih ditimbang PD. Yaitu, tetap mempertahankan kepemimpinan kolektif (dua wakil ketua umum, Sekjen, dan direktur eksekutif), menunjuk pelaksana tugas (Plt) ketua umum, atau menggelar kongres luar biasa (KLB) untuk memilih ketua umum baru.

 

Sesuai dengan ketentuan UU Pemilu, daftar caleg yang diajukan partai ke KPU harus ditandatangani ketua umum dan Sekjen atau sebutan lain. Atas hal itu, sejumlah tokoh internal PD menganggap KLB menjadi opsi yang paling aman dari sisi pemenuhan ketentuan berdasar aturan yang ada. 

Kemarin mulai muncul dorongan, jika KLB dilaksanakan, penentuan akhir sosok yang menjadi ketua umum tetap ada di tangan SBY selaku ketua majelis tinggi. Ketua Departemen Perekonomian DPP PD Sutan Bhatoegana mengatakan, penyerahan kuasa pemilihan kepada kader seperti yang dilakukan dalam kongres II di Bandung 2010 memiliki implikasi negatif. "Kemarin kan terlalu liberal, menyerahkan persoalan ketua umum pada mekanisme pasar," ujar Sutan saat dihubungi kemarin.

 

Menurut Sutan, selain proses lebih rumit, ada potensi permainan uang ketika pemilihan ketua umum diserahkan kepada seluruh kader lewat suara DPD dan DPC. "Ada potensi jor-joran yang membahayakan demokrasi juga," imbuh wakil ketua Fraksi Partai Demokrat itu.