SBY: Masih Banyak Korupsi di Daerah
Sudah Keluarkan 155 Izin Pemeriksaan
Rabu, 01 Desember 2010 – 13:47 WIB

SBY: Masih Banyak Korupsi di Daerah
JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan, korupsi masih marak terjadi di Indonesia. Khususnya di jajaran pemerintah daerah yang melibatkan kepala daerah dan wakil-nya. SBY pun mengaku sangat prihatin. Di tengah usaha pemerintah untuk terus memerangi korupsi, masih saja ada pemimpin di daerah yang tidak amanah.
Dalam pidato saat membuka Konfrensi Nasional Pemberantasan Korupsi di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (1/12), SBY mengatakan bahwa sejak tahun 2005 ketika pemerintah mulai agresif melakukan pemberantasan korupsi bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga penegak hukum lainnya, sudah tercatat ratusan kepala daerah bersentuhan dengan kasus hukum karena melakukan tindak pidana korupsi.
‘’Sudah ada penindakan tegas terhadap 155 pejabat negara yang saya tandatangani izin pemeriksaannya. Oleh KPK, ada tujuh Gubernur dan 20 Bupati. Ini merupakan izin pemeriksaan terbanyak yang pernah dikeluarkan Presiden untuk penegakan hukum di negeri ini. Minggu lalu masih ada lagi izin pemeriksaan yang datang ke meja kerja saya,’’ ungkap SBY.
SBY pun mengaku sangat sedih dengan masih banyaknya izin pemeriksaan kepala daerah yang terus saja datang kepadanya. Padahal kata SBY, setelah dibaca kasus hukum yang menjerat, ternyata kasus tersebut sangat kecil sekali dan hanya untuk mencari kepentingan diri pribadi.
JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan, korupsi masih marak terjadi di Indonesia. Khususnya di jajaran pemerintah daerah yang
BERITA TERKAIT
- Prof Agus Surono: Jangan Biarkan Satu Institusi Menjadi 'Superbodi'
- Selamat, Guru Besar Untar Profesor Ariawan Gunadi Raih Penghargaan Internasional
- Baznas (Bazis) DKI Luncurkan 18 Program Ramadan, Target Kumpulkan ZIS Rp 120 Miliar
- Sritex Setop Operasional 1 Maret, Karyawan Teken Surat PHK
- Menteri Trenggono: Kades Kohod & Staf Diberi Waktu 30 Hari Bayar Denda Rp 48 M
- Aktivis Muda: Kritikan Konstruktif Perlu untuk Beri Masukan Kepada Pemerintah