SBY Masih Pakai Cara Lama Tangani Keamanan

Selain itu legislasi sektor keamanan pemerintahan SBY-Boediono gagal mereformasi peradilan militer melalui Revisi UU 31/1997. Agenda restrukturisasi komando teritorial (Koter) yang merupakan mandat reformasi dan mandat UU TNI juga belum tuntas. Pasalnya, Koter masih terlibat dalam ruang non militer seperti dalam penanganan konflik sosial dan terorisme.

Lebih lanjut, Araf mengatakan bahwa selama tiga tahun terakhir pemerintahan SBY-Boediono tidak memiliki upaya untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas di faktor keamanan. Hal ini terlihat dalam dugaan harga alutsista yang tidak wajar seperti pengadaan Jet Sukhoi 30 MK2 dari Rusia dan rencana pengadaan MBT Leopard dari Jerman.

"Parahnya, kritik yang dilontarkan oleh masyarakat sipil terkait pengadaan alutsista justru direspons secara tidak proporsional dan arogan oleh Kemhan dengan membatasi kebebasan akademik. Misalnya tindakan dengan memecat seorang dosen di Universitas Pertahanan hanya karena tulisannya di media masa yang mengkritik kebijakan pengadaan Alutsista," papar Araf.

Tiga tahun pemerintahan SBY-Boediono juga dinilai gagal melaksanakan agenda penegakan HAM. Bukannya mendorong penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu, selama tiga tahun terakhir justru terjadi sejumlah kasus kekerasan baru terhadap masyarakat sipil. Misalnya, kasus konflik agraria, pelanggaran kebebasan beragama dan kekerasan terhadap jurnalis.