SBY Merasa Malu Lihat Moeldoko Seperti Itu
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa banyak pihak tidak percaya dengan manuver politik mantan Panglima TNI Moeldoko yang melakukan kudeta terhadap kepemimpinan di Partai Demokrat (PD).
Ketua Majelis Tinggi PD itu menuding Moeldoko yang kini menjadi Kepala Staf Presiden (KSP) terlibat persekongkolan merebut kursi ketua umum partai berlambang bintang segitiga merah putih tersebut.
"Banyak yang tercengang, banyak yang tidak percaya bahwa KSP Moeldoko yang bersekongkol dengan orang dalam, benar-benar tega dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini," kata SBY dalam jumpa pers yang disiarkan melalui YouTube, Jumat (5/3).
Sebelumnya sejumlah pihak yang mengaku sebagai kader PD menggelar kongres luar biasa (KLB) di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. KLB itu mengantar Moeldoko menjadi ketua umum PD periode 2021-2026.
Lebih lanjut SBY mengatakan bahwa dirinya merasa malu dan bersalah lantaran pernah memberikan kepercayaan kepada Moeldoko. Contohnya, SBY pernah menunjuk Moeldoko menjadi Panglima TNI.
"Rasa malu dan bersalah saya yang dahulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya," ujar dia.
Selain itu, SBY juga menyebut manuver Moeldoko mengambil alih kepemimpinan PD secara ilegal mempermalukan TNI. Menurut SBY, tindakan mantan anak buahnya itu tidak mencerminkan sikap kesatria.
"Mendatangkan malu bagi perwira dan prajurit yang pernah bertugas di jajaran TNI," ucap SBY.
SBY mengatakan banyak pihak tidak percaya dengan manuver politik Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko yang melakukan kudeta di Partai Demokrat.
- Ibas: Di Tangan Gurulah Masa Depan Bangsa Akan Dibentuk
- Pengamat Heran PDIP Protes Mega Ada di Stiker 'Mau Dipimpin Siapa?'
- Hinca Demokrat: Kami Mendengar, Kasus Tom Lembong Sarat Balas Dendam Politik
- Peringati HKN 2024, Ibas Ajak Masyarakat Dukung dan Kawal Reformasi Kesehatan
- Eks Klien Curhat soal Survei Poltracking: Saya Rugi Besar, Data Ngaco Semua
- Anggota DPR Desak Persepi Usut Tuntas Survei Janggal Poltracking