SBY Minta Australia Gaet KPK Usut Informasi Wikileaks
jpnn.com - BOGOR - Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono meminta pemerintah Australia mengusut tuntas kasus dugaan korupsi multi-juta dolar dalam proyek pencetakan uang kertas yang melibatkan dua perusahaan Australia.
Dua perusahaan itu adalah Reserve Bank of Australia (RBA) dan Note Printing Australia. Menurut Presiden jika memang ada warga negara Indonesia yang terlibat dalam kasus itu, Australia diminta menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskannya.
"Kalau ada elemen di Indonesia yang dianggap terlibat, tolong diungkap, ditunjuk dan nantinya diusut siapa orang itu. Kalau melanggar hukum apa kasusnya, kalau memang ada saya harap, bekerjasamalah dengan KPK Indonesia," ujar Presiden dalam jumpa pers di kediamannya Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis, (31/7).
Dalam Wikileaks disebut pemerintah Australia telah mengeluarkan perintah pembungkaman pada kasus dugaan korupsi multi-juta dolar yang disebut melibatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan mantan presiden Megawati Soekarnoputri.
Presiden sudah membantah kasus itu. Pasalnya, kata dia, peristiwa itu terjadi pada tahun 1999 di mana ia maupun Megawati Soekarnoputri belum menjadi kepala negara.
Atas fitnah itu, Presiden meminta Australia tidak menutupinya, melainkan mengusut tuntas.
"Proses penegakan hukum yang sedang berlangsung di Australia saya minta untuk membuka seterang mungkin jangan ditutup-tutupi," tegas SBY. (flo/jpnn)
BOGOR - Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono meminta pemerintah Australia mengusut tuntas kasus dugaan korupsi multi-juta dolar dalam proyek pencetakan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Masalah di Kasus Guru Supriyani Diungkap Susno Duadji, Oalah
- Sepakat Damai, Simak Kalimat Guru Honorer Supriyani & Aipda Wibowo Hasyim
- TNI AL Gelar Surya Bhaskara Jaya dan Pembinaan Karakter Maritim di Atas Kapal Perang
- Menjelang Debat Calon Ketum ILUNI FHUI, Rahmat Bastian Siapkan 3 Program Andalan
- Perihal Proyek Bendungan Budong-Budong, Laskar Merah Putih Minta KPK dan Kejagung Turun Tangan
- BKN Resmi Umumkan Jadwal Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2