SBY Minta Intelijen Tidak jadi Alat Politik

jpnn.com, JAKARTA - Presiden keenam RI sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menyampaikan pernyataan terkait Pemilu 2019 di Twitter pada akun @SBYudhoyono, Selasa (17/4).

Dalam cuitannya, SBY menyinggung netralitas aparat penegak hukum dalam Pemilu 2019. "Hari ini, 17 April 2018, tepat satu tahun sebelum pemungutan suara Pemilu 2019. Countdown Election 2019. *SBY*," cuit @SBYudhoyono.

Presiden dua periode ini mengajak seluruh peserta Pemilu 2019. Dia berharap Pemilu 2019, termasuk pilpres, berlangsung aman, tertib, jujur dan adil.

Ayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu berharap Pemilu 2019 nanti bebas dari kampanye hitam dan pembunuhan karakter yang semakin tidak terkendali. "Semoga "black campaign" & "character assasination" tidak menjadi-jadi. Semoga tahun ini tak dipenuhi "hoax", "hate speech" & intimidasi," tulis SBY.

"Semoga yg berlaku bukan "hukum rimba". Yg kuat pasti menang & yg lemah pasti kalah, tak perduli salah atau benar," tambahnya.

SBY pun berpesan agar para penegak hukum tidak masuk ke ranah politik praktis. "Semoga penegak hukum (kepolisian, kejaksaan & KPK) tidak "kesusupan" agen-agen politik. Semoga intelijen juga tidak jadi alat politik *SBY*," ungkapnya.

"Mari ingatkan sekaligus dukung pemerintah, utk tetap kelola ekonomi & kesejahteraan rakyat, meskipun kita berada di tahun politik *SBY*," pungkas SBY.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto menyatakan cuitan SBY, itu merupakan sebuah peringatan netralitas aparat. "Sesuatu yang digariskan bahwa TNI Polri netralitas tidak boleh memihak kepada salah satu parpol, sehingga ini merupakan ketentuan harus dipatuhi oleh jajaran TNI Polri," kata Agus di gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/4).