SBY Minta Kader Demokrat Taat Pajak
Sabtu, 09 Februari 2013 – 07:08 WIB
Menurut SBY, laporan kekayaan merupakan syarat penentuan calon legislatif, calon gubernur, calon bupati bahkan capres dan cawapres dari Partai Demokrat. Jika tidak dilaporkan, maka tidak akan ada kesempatan bagi kader untuk mencalonkan diri.
"Kader yang tak bersedia tandatangan Pakta Integritas dan tak bersedia laporkan kekayaan Komwas tak akan pernah dicalokan Partai Demokrat untuk posisi apapun," tegas SBY.
Permintaan SBY ini termasuk dalam program bersih-bersih dan penataan kembali partainya yang tengah terpuruk dengan elektabilitas rendah. SBY menyebut, jika ada yang menolak aturan baru dari hasil rapat tertutup itu, maka diperbolehkan meninggalkan partai Pemenang Pemilu 2004 dan 2009 itu.
Permintaan laporan harta kekayaan dan NPWP kader Demokrat ini bertepatan setelah masalah pajak keluarga SBY terkuak ke tengah publik oleh sebuah media massa nasional berbahasa Inggris.
BOGOR--Usai mengadakan rapat tertutup dengan Majelis Tinggi Partai Demokrat, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta
BERITA TERKAIT
- 3 Kriteria Calon Menteri di Kabinet Pemerintahan Prabowo
- Pemimpin Berprestasi, Ansar Ahmad Layak Lanjut Pimpin Kepri
- Jika jadi Gubernur, Ridwan Kamil Akan Meninjau Izin Reklamasi Teluk Jakarta
- Satrio Rama: Kolaborasi Pemuda untuk Jakarta Global Bersama Ridwan Kamil dan Suswono
- Bantu Dongkrak Popularitas Cakada di Pilkada 2024, PKS Banten Terjunkan Ribuan Sukarelawan Digital
- Masyarakat Banten Ingin Maju Bersama Andra-Dimyati