SBY Minta Kembali pada SKB 3 Menteri
Selasa, 08 Februari 2011 – 06:10 WIB

MENGUTUK KEKERASAN : Sejumlah anggota Jaringan Aktivis Perempuan dan Aktivis HAM untuk Keadilan melakukan aksi unjuk rasa mengutuk kekerasan terhadap warga Ahmadiyah di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (7/2). Mereka mendesak pemerimtah untuk memperhatikan perlindungan dan jaminan keamanan atas warga negara Indonesia tanpa terkecuali. FOTO : DWI PAMBUDO/RM
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ikut angkat bicara seputar insiden penyerangan jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Banten. Peristiwa yang memakan korban jiwa itu dinilai sebagai akibat tidak dipatuhinya SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung, yang disepakati tahun 2008.
"Saya ingin, agar kesepakatan yang dicapai tahun 2008, sebagai satu opsi terbaik untuk menyelesaikan masalah ini dan mencegah terjadinya bentrokan horisontal, itu sungguh ditepati," kata SBY dalam keterangannya di Kantor Presiden, kemarin (7/2). Presiden memerintahkan dilakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang tidak menaati kesepakatan tersebut.
Baca Juga:
Selain itu, investigasi menyeluruh juga dilakukan untuk mengetahui sebab, akibat, dan kejadian yang sebenarnya. "Dengan tujuan siapa yang lalai, siapa yang bersalah, siapa yang melanggar hukum harus diberi sanksi," paparnya.
Tidak hanya itu, SBY juga menyoroti pencegahan yang dilakukan oleh aparat keamanan dan pemerintah daerah setempat. Itu terkait jika benturan tersebut seharusnya bisa dicegah. "Maka dalam hal ini sanksi dan tindakan juga perlu dilakukan. Termasuk dari kedua belah pihak, siapa yang melakukan pelanggaran hukum, itu juga perlu disanksi," katanya.
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ikut angkat bicara seputar insiden penyerangan jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Banten. Peristiwa yang memakan
BERITA TERKAIT
- Tukin PPPK Paruh Waktu 70% Gapok, SK Bisa jadi Jaminan Utang di Bank, Alhamdulillah
- ILDES Siap Gugat UU Kementerian ke MK Soal 5 Wamen Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN
- 5 Berita Terpopuler: Data Resmi BKN Terungkap, Honorer Satpol PP Teriak, Tolong Jangan Tolak PPPK Paru Waktu!
- Hasil Audit Dokumen Peserta PPPK 2024 Sudah Diserahkan, Ada Honorer Cemas
- RS Siloam ASRI Hadirkan Urinary Stone Center, Solusi Mengatasi Batu Saluran Kemih
- Program Diskon 50 Persen Tarif Listrik Masih Berlangsung Hingga Akhir Februari