SBY Minta Kepala Daerah Serius Kelola APBD
Selasa, 12 Mei 2009 – 15:03 WIB
JAKARTA- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta gubernur, bupati, dan walikota untuk serius mengelola pemerintahan di daerah. Pengelolaan dana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD) diminta agar diarahkan untuk kepentingan masyarakat luas. Kedua, menjaga terus sektor riil, sebagai upaya untuk mencegah gelombang PHK besar-besaran. Ketiga, menjaga laju inflasi. Keempat, menjaga daya beli masyarakat, baik dengan skim gaji atau skim lainnya. Kelima, melindungi kelompok miskin. Keenam, menjaga agar sektor energi dan pangan tidak terganggu oleh krisis. Ketujuh, menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi.
"Kelola APBD dengan tepat agar membawa kebaikan bagi semua, bagi masyarakat luas. Para pimpinan daerah saya minta untuk meningkatkan manajemen pemerintahan daerah dengan sebaik-baiknya," ungkap Presiden SBY saat menyampaikan pidato pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2009 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (12/5).
Baca Juga:
Pada kesempatan tersebut, SBY mengingatkan seluruh kepala daerah yang hadir pada acara tersebut mengenai tujuh prioritas pembangunan ekonomi tahun 2009 ini. Pertama, mencegah glombang pemutusan hubungan kerja. Menurutnya, kekhawatiran bakal terjadi gelombang PHK besar-besaran ternyata tidak terbukti karena seluruh jajaran pemerintahannya sudah mengantisipasinya.
Baca Juga:
JAKARTA- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta gubernur, bupati, dan walikota untuk serius mengelola pemerintahan di daerah. Pengelolaan dana
BERITA TERKAIT
- Le Minerale Tanam Ratusan Ribu Pohon yang Tersebar di Berbagai Wilayah Indonesia
- Indonesia Punya 106 Ribu Apoteker, 60 Persennya Terkonsentrasi di Jawa
- Banjir Rob Berpotensi Terjadi di Wilayah Ini, BMKG Imbau Masyarakat Waspada
- Ruang Amal Indonesia dan ZIS Indosat Segera Buka Program Amal Vokasi di KITB
- Said PDIP: Ibu Megawati Memang Tulus Bilang Terima Kasih kepada Prabowo, MPR, dan Rakyat
- Kuasa Hukum Tepis Isu Miring Terkait Eks Dubes RI untuk Nigeria Usra Hendra Harahap