SBY Minta Masyarakat Berpikir Jernih

Sementara itu, menanggapi berbagai pernyaaan pemerintah tersebut, pihak internal Keraton Jogjakarta memilih untuk menahan mengomentari terlalu jauh. Termasuk, pernyataan Mendagri Gamawan Fauzi sebelumnya yang menyatakan tidak akan ambil pusing terhadap aspirasi masyarakat Jogjakarta. "Silahkan saja berbicara seperti itu, itu haknya mendagri dan pemerintah, tapi DPRD dan rakyat sudah beraksi," ujar istri Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin (14/12). Yang pasti, lanjut Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tersebut, sikap kraton juga masyarakat tetap menginginkan agar keistimewaan Jogjakarta tidak diutak-atik.

"Haknya rakyat juga kan berbicara. Tapi, soal begini-begini lebih baik diam saja tidak usah dikomentari," tandas Hemas. Daripada mengomentari pernyataan pihak pemerintah, dia mengajak, untuk menunggu saja terlebih dulu draf RUU tentang Keistimewaan Jogja dari pemerintah resmi dikirimkan ke DPR. "Kita tunggu saja apakah pemilihan atau penetapan," pungkasnya.     

Di bagian lain, Wasekjen DPP Partai Demokrat Saan Mustopa menyatakan kecewa melihat hasil sidang paripurna DPRD Jogjakarta, Senin (13/12) lalu. Kekecawaan itu terutama ditujukan pada partai politik anggota koalisi pemerintahan di sekretariat gabungan (setgab). Menurut dia, partai-partai seharusnya satu suara menyikapi keistimewaan Jogjakarta. Tak terkecuali, kader partai anggota koalisi di daerah seharusnya juga satu suara terkait hal tersebut. "Ini menjadi pengalaman berharga, masalah komitmen partai koalisi. Kepentingan politik seharusnya berada di bawah kepentingan bersama untuk menyukseskan pemerintahan SBY," katanya, dengan nada kecewa.

Dia berharap, tidak muncul lagi perdebatan yang tidak perlu terkait draf RUU Keistimewaan Jogja yang akan diajukan pemerintah. "PD (Partai Demokrat, Red) meminta semua (partai) koalisi merapatkan barisan mendukung kebijakan pemerintah," tegas Saan.