SBY Minta Menteri Rangkul Pers

Menurut Anas, semua kementerian memiliki kewajiban yang sama untuk mengefektifkan komunikasi ke publik atas capaian dan keberhasilan yang telah diraih. "Kalau itu tidak dilakukan, akan digulung informasi lain yang belum tentu benar," imbuhnya.

Terkait dengan kemungkinan reshuffle, Anas menyatakan, semua bergantung kepada hasil evaluasi yang dilakukan sepenuhnya oleh presiden. "Yang betul-betul tidak cakap lebih baik memang tinggal kelas (di-reshuffle, Red) saja, tidak usah dipaksakan naik ke kelas dua," tandasnya.

Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanudin Muhtadi mengingatkan, dorongan untuk lebih meningkatkan komunikasi ke publik tersebut jangan sampai menjebak menteri kepada pencitraan politik semata. Apalagi, pencitraan yang tidak berdasar capaian konkret.

Menurut dia, model komunikasi politik semacam itu justru hanya akan makin memperparah ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. "Hati-hati, pencitraan yang gagal memunculkan trust itu sangat berbahaya," ingat Burhan.