SBY Minta Notaris Mereformasi Diri

Para notaris hanya bisa pasrah setelah sistem online diganti manual yang berjalan lambat. ’’Para notaris pusing karena klien selalu menanyakan kapan selesai aktanya,” tutur Yani Sovi, notaris peserta kongres. Notaris merangkap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dewi Kusumawati juga mengakui, penghentian layanan online berdampak pada terhambatnya pekerjaan. ’’Saya tidak dapat mengakses Sisminbakum,’’ ujar Dewi.

Ketua Dewan Penasihat Ikatan Notaris Indonesia (INI) Soecipto menambahkan, proses pendaftaran dan pengesahan badan hukum secara online selama ini berjalan baik. ’’Prosesnya cepat karena tanpa harus tatap muka,’’ kata Soecipto. Selain itu, lanjut Soecipto, tidak pernah ada keluhan soal biaya pendaftaran.

Dia berharap pemerintah tidak membiarkan kondisi itu berlarut-larut. ’’Sebab, ini akan merugikan publik yang ingin mengurus badan hukum,’’ jelas Soecipto. Dengan berhentinya pelayanan secara online, pengurusan akta-akta perusahaan hanya dikelola Ditjen AHU Depkum HAM. Padahal, sesuai SK Menkeh pada 2000, PT SRD bersama Koperasi Pengayoman Pegawai Depkum dan HAM (KPPDK) ditunjuk sebagai pengelola layanan Sisminbakum hingga 2010.

Hartono Tanoe Diminta Kooperatif

Dari gedung Kejagung, batas waktu izin berobat pengusaha Hartono Tanoesoedibjo di Singapura berakhir hari ini. Kejaksaan Agung men-deadline agar pemegang saham PT Sarana Rekatama Dinamika (PT SRD) itu bisa dihadirkan sebagai saksi kasus korupsi Sisminbakum. ’’Sekarang kita menunggu sikap kooperatifnya dan iktikad baiknya,’’ kata Kapuspenkum Jasman Panjaitan di kantornya kemarin.