SBY Minta Pembatasan Hutang Luar Negeri

Selain itu, yang menjadi catatan SBY adalah efektifitas implementasi proyek-proyek yang selama ini didanai dengan pinjaman luar negeri. Proyek-proyek tersebut harus lebih dipercepat dan seefesien mungkin.

SBY juga meminta adanya seleksi terlebih dahulu terhadap pinjaman yang akan datang sebelum diwujudkan dalam kontrak kinerja kepada Kementrian dan Lembaga (KL). Hal ini penting untuk bahan evaluasi bersama.

"Karena dari pantauan kami dan menteri keuangan ada (implementasi) yang bagus dan ada yang lambat. Apakah salah di kita, di KL atau di mana? Makanya akan dibuatkan kontrak kinerja, jadi nanti progressnya ketahuan," imbuh Armida seraya menambahkan, monitoring implementasi proyek yang berasal dari pinjaman luar negeri akan dilakukan di bawah koordinasi Menko Ekonomi. Sementara sanksi bagi yang tidak menjalankan program dengan baik masih dalam perumusan bersama.(afz/jpnn)