SBY Minta Perolehan Suara Dikawal
Seruan 'Lanjutkan' Menggema di Cikeas
Rabu, 08 Juli 2009 – 17:10 WIB
BOGOR - Capres incumbent Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agaknya tidak mau perolehan suara yang memenangkannya dalam versi quick count (perhitungan cepat) menjadi kacau. Dia langsung meminta semua pihak, terutama timnya, untuk mengawal proses penghitungan suara mulai dari TPS hingga penghitungan akhir di KPU. Penghargaan juga disampaikan SBY kepada semua lembaga negara yang turut menyukseskan proses Pilpres 2009. "Saya sampaikan penghargaan kepada semua lembaga negara yang bertugas. KPU, KPUD, Bawaslu, Panwaslu, TNI, Polri, dan semuanya yang mempunyai niat baik. Kepada para konsituen, ini belum selesai, tapi bersyukur itu memang dianjurkan Allah SWT, walaupun kita tetap harus saling menghormati sebagai hamba Allah SWT. Yang terpenting juga, tetap harus menunggu hasil resmi dari KPU sesuai undang-undang," kata SBY.
"Saya minta semua proses, mulai dari TPS sampai penghitungan akhir, berjalan dengan baik. Jangan sampai menjadi masalah di lapangan, karena ini adalah harapan seluruh rakyat," ujar SBY, di pendopo pribadinya di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (8/7) petang.
Baca Juga:
SBY juga berterima kasih kepada seluruh tim suksesnya dan masyarakat, termasuk kepada wartawan yang terus mengawal proses pemilihan presiden dan wakil presiden 2009-2014 ini. "Terima kasih juga kepada para wartawan yang dengan tekun meliput kegiatan ini. Bukan hanya mengenai saya, tapi juga kepada Ibu Megawati Soekarnoputri dan Bapak Jusuf Kalla. Marilah kita kembangkan budaya hormat-menghormati di antara kita semua. Yang penting masa depan bangsa kita lebih baik, dan kita bersatu-padu melangkah," ungkapnya.
Baca Juga:
BOGOR - Capres incumbent Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agaknya tidak mau perolehan suara yang memenangkannya dalam versi quick count (perhitungan
BERITA TERKAIT
- Agenda HUT PDIP Tidak Mundur Meski Hasto Menghadapi Persoalan di KPK
- Jumlah Anggota Koalisi Parpol di Pilpres Perlu Diatur Mencegah Dominasi
- Proses Penetapan Tidak Transparan, Dekot Se-Jakarta Ajukan Gugatan ke PTUN
- DPR-Pemerintah Sepakat BPIH 2025 Sebesar Rp 89,4 Juta, Turun Dibandingkan 2024
- Kubu Harun-Ichwan Minta MK Klarifikasi Soal Akun Ini
- Sahroni Minta Polisi Permudah Mekanisme Pelaporan Kasus, Jangan Persulit Korban