SBY Minta Soal Buruh Bebas Politik

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ikut memberikan perhatian pada persoalan perburuhan terkait dengan penetapan upah minimum. Dia berharap, pertemuan tiga pihak (pekerja, pengusaha, dan pemerintah) bisa menemukan kesepakatan dan bebas dari kepentingan tertentu.

"Saya harap tidak ada kepentingan lain selain kepentingan para pekerja dan didukung oleh kemampuan perusahaan. Bebaskan dari kepentingan politik apapun," kata SBY dalam keterangan di halaman Kantor Presiden, kemarin (1/2).

"Menurutnya, jajaran pemerintah kabupaten dan kota menjadi ujung tombak dalam mengelola permasalahan perburuhan tersebut. Dewan pengupahan daerah yang merupakan representasi pekerja, perusahaan (diwakili Apindo), dan pemkab/kota, kata SBY, harus bekerja hingga tuntas. "Jangan menyimpan dan jangan mengalirkan masalah ke ruang yang lain," katanya.

"Dewan ini yang paling mengetahui seberapa layak dan tepat upah pekerja di suatu kabupaten/ kota. Selain itu juga mengetahui biaya hidup yang dibutuhkan di daerah itu. Nah, ketika merumuskan upah minimal, juga dipertimbangkan dengan kemampuan perusahaan di daerah tersebut.