SBY Musti Berdialog dengan Papua

Tony lantas mengingatkan, bentuk-bentuk hubungan yang saat ini terjadi antara Papua dengan Jakarta (pemerintah pusat) sudah harus diperbaharui, dengan menegakkan prinsip-prinsip kesetaraan dalam kerangka NKRI. Tidak seperti sekarang katanya, di mana pemerintah melihat Papua sebagai daerah yang terus-menerus dicurigai dan kekayaan alamnya dikuras, serta masyarakatnya dibiarkan dalam kebodohan yang terstruktural.

"Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hendaknya memberikan pencerahan terhadap hubungan Jakarta-Papua. Berbagai kebijakan yang selama ini dirumuskan oleh pembantunya, harus diperbaharui sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Terutama untuk masalah-masalah HAM dan rasa keadilan," pinta Tonny pula.

Untuk melakukan itu, lanjutnya, Presiden SBY tidak perlu melibatkan pihak asing, sebagaimana cara-cara yang ditempuh dalam menyelesaikan konflik Jakarta-Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Jika upaya itu tidak dilakukan, maka menurutnya pihak asing dengan leluasa akan terus melakukan intervensi terhadap Indonesia dengan alasan pelanggaran HAM. Selain itu, pemerintah Indonesia juga disarankan Tonny untuk segera melakukan renegosiasi dengan pihak Freeport, terkait kontrak kerja penambangan di Timika.

"Kontrak itu jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, karena kekayaan alam Timika itu tidak memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk bangsa dan masyarakat Papua. Ketidakadilan itulah yang sesungguhnya diperjuangkan oleh masyarakat Papua, sementara pemerintah justru memahami (perjuangan masyarakat) itu sebagai tindakan melawan hukum," kata Tonny Tesar, pria kelahiran Serui tahun 1958 itu. (fas/JPNN)