SBY: Penembakan Pesawat MH17 Langgar Hukum Perang

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan rasa prihatinnya terhadap insiden pesawat milik maskapai Malaysia Airlines Boeing 777-200 dengan nomor penerbangan MH17. Kepala negara yang pertama kali dipilih secara langsung itu meminta dibentuk tim invesitasi untuk mengungkap dugaan penembakan di balik kecelakaan pesawat tersebut.
"Indonesia menyerukan segera dilakukan investigasi secara internasional," kata SBY di Istana Negara, Jakarta, Jumat (18/7).
SBY sendiri mengaku telah mendapatkan informasi yang terpecaya dari jatuhnya pesawat MH17 yang menewaskan 289 penumpang dan awaknya. Makanya, untuk mengkonfirmasi kejadian tersebut, perlu dilakukan investigasi.
"Dari sejumlah sumber resmi dan terpercaya yang Indonesia ikut, pesawat Malaysia itu jatuh ditembak peluru dari darat ke udara," katanya.
Menurut SBY, penembakan terhadap pesawat komersil oleh militer merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Kata dia, aksi itu merupakan kejahatan perang jika benar milisi Pro-Rusia melakukan penembakan itu.
"Kalau itu benar. Pesawat itu jatuh ditembak oleh senjata militer. Itu adalah pelanggaran hukum internasional dan hukum perang," katanya.
Dalam investigasi jatuhnya MH17 di perbatasan Ukraina dan Rusia, Indonesia tidak akan diam. Melalui politik bebas aktif, SBY ingin Indonesia menjadi bagian dari tim investigasi yang akan dibentuk. "Indonesia siap bergabung dalam invesitagsi itu," pungkasnya. (awa/jpnn)
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan rasa prihatinnya terhadap insiden pesawat milik maskapai Malaysia Airlines Boeing
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- IPW Sebut Jaksa Tak Akan Mampu Tangani Penyidikan
- Respons Kejagung Soal Pengaduan Jampidsus Dinilai Arogan, Tak Sejalan Semangat Presiden
- Menjelang Mudik Lebaran 2025, Petugas TTPG Jaktim Temukan 4 Bus AKAP Tak Laik Jalan
- Guru P1 Gabung Aliansi Merah Putih, Tolak TMT PPPK Serentak Maret 2026
- Info Mudik 2025: One Way Nasional di Tol Cikatama-Kalikangkung Mulai H-4 Lebaran
- Pimpinan DPR RI Sebut Revisi UU TNI Harus Berjalan Lancar