SBY Risau dengan Netralitas PNS
Bawaslu Usulkan Pembentukan Bawaslu Provinsi
Rabu, 25 Juli 2012 – 05:32 WIB
JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendapat tambahan dukungan untuk mengawal perhelatan pemilu tingkat nasional maupun pemilihan kepala daerah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bakal menyiapkan inpres untuk menjaga netralitas pegawai negeri sipil (PNS) atau birokrasi. Dia menegaskan, netralitas PNS selalu menjadi permasalahan dalam pengaduan masyarakat terkait pilkada. Isi pengaduan itu, antara lain, soal indikasi elite parpol yang menjadi pejabat publik yang menggiring PNS untuk mendukung calon tertentu atau parpol tertentu dalam pemilu. "Pak Presiden sangat risau dengan kondisi itu dan beliau menjanjikan, "jika perlu, saya mengeluarkan inpres yang jelas dan tegas dalam menindak PNS yang terindikasi tidak netral"," tutur Muhammad mengutip kata-kata SBY.
"Secara khusus, tadi beliau mengatakan akan menyiapkan inpres kalau dibutuhkan untuk mengawal netralitas PNS dalam pemilu nasional dan pemilu kepala daerah," kata Ketua Bawaslu Muhammad setelah memberikan laporan kepada Presiden SBY di Kantor Presiden kemarin (24/7).
Presiden, lanjut Muhammad, mengharapkan netralitas PNS atau birokrasi di pusat maupun di daerah benar-benar dikawal. "Banyak dampak negatif kalau birokrasi tidak netral," kata Muhammad.
Baca Juga:
JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendapat tambahan dukungan untuk mengawal perhelatan pemilu tingkat nasional maupun pemilihan kepala daerah.
BERITA TERKAIT
- DPR Ingatkan Kesbangpol Batam Seusai Buat Surat Edaran Pengumpulan Data C1
- Distribusi Logistik Pilkada 2024 Tuntas Jelang Pemungutan Suara
- 8.965 Personel Gabungan Satpol PP Siap Amankan 4.848 TPS di Tangerang
- Sinyal Prabowo Dukung RIDO di Jakarta Sudah Kuat, Surat Jadi Buktinya
- Logistik Pilkada Bangka Barat Didistribusikan ke 341 TPS, Tak ada Wilayah Terpencil
- 2 Timses Paslon Terkena OTT, Sebegini Uang yang Disita