SBY Risau dengan Netralitas PNS
Bawaslu Usulkan Pembentukan Bawaslu Provinsi
Rabu, 25 Juli 2012 – 05:32 WIB
JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendapat tambahan dukungan untuk mengawal perhelatan pemilu tingkat nasional maupun pemilihan kepala daerah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bakal menyiapkan inpres untuk menjaga netralitas pegawai negeri sipil (PNS) atau birokrasi. Dia menegaskan, netralitas PNS selalu menjadi permasalahan dalam pengaduan masyarakat terkait pilkada. Isi pengaduan itu, antara lain, soal indikasi elite parpol yang menjadi pejabat publik yang menggiring PNS untuk mendukung calon tertentu atau parpol tertentu dalam pemilu. "Pak Presiden sangat risau dengan kondisi itu dan beliau menjanjikan, "jika perlu, saya mengeluarkan inpres yang jelas dan tegas dalam menindak PNS yang terindikasi tidak netral"," tutur Muhammad mengutip kata-kata SBY.
"Secara khusus, tadi beliau mengatakan akan menyiapkan inpres kalau dibutuhkan untuk mengawal netralitas PNS dalam pemilu nasional dan pemilu kepala daerah," kata Ketua Bawaslu Muhammad setelah memberikan laporan kepada Presiden SBY di Kantor Presiden kemarin (24/7).
Presiden, lanjut Muhammad, mengharapkan netralitas PNS atau birokrasi di pusat maupun di daerah benar-benar dikawal. "Banyak dampak negatif kalau birokrasi tidak netral," kata Muhammad.
Baca Juga:
JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendapat tambahan dukungan untuk mengawal perhelatan pemilu tingkat nasional maupun pemilihan kepala daerah.
BERITA TERKAIT
- Ratusan Orang di Klaten Deklarasikan Gerakan Jateng Muda
- Elektabilitas Pramono-Rano Karno Tinggi di Semua Wilayah Jakarta
- Menjelang Pemungutan Suara, Bawaslu Minta Pengawas Pilkada 2024 Bikin LHP Secara Detail
- Ahmed Zaki Iskandar Minta Kader Golkar Bekerja Keras Memenangkan Ridwan Kamil-Suswono
- Ridwan Kamil Janji Mau Bikin Jakarta Maju Tetap Berkeadilan
- Membangun Jakarta Bareng Anak Muda, RK Ecosystem Kenalkan Program Kolaborasi ala RIDO