SBY Risau dengan Netralitas PNS

Selain itu, presiden meminta Bawaslu mengedepankan upaya preventif terhadap pelanggaran pemilu. Muhammad menyatakan, hal itu sejalan dengan program Bawaslu.

"Lebih bijak kalau kedepankan upaya-upaya pencegahan daripada penindakan. Sebab, energi yang dibutuhkan ketika menindak suatu pelanggaran pemilu lebih besar jika dibandingkan dengan mencegah," urainya.

Dalam laporannya kepada presiden, Bawaslu juga menyampaikan dimulainya tahap pembentukan Bawaslu di tingkat provinsi. Langkah itu sebagai antisipasi dimulainya tahap awal Pemilu Legislatif 2014 yang dimulai Agustus mendatang.

Muhammad menerangkan, Bawaslu sudah mengambil kebijakan untuk daerah yang sudah terbentuk panwaslu. "Bawaslu provinsi di-pending dan mendelegasikan atau memberikan sebagian wewenang Bawaslu ke panwaslu provinsi untuk mengawasi dua tahap pemilu nasional pada 2012," katanya. Sementara untuk 26 daerah yang belum ada panwaslu segera dibentuk dan disiapkan tim seleksinya.