SBY Segera terbitkan PP Tata Cara Kampanye Pejabat Negara

Sementara itu, kata Mardiyanto, presiden dan wakil presiden incumbent, jika maju sebagai capres atau cawapres, tetap berhak mendapatkan fasilitas keamanan. Kesiapan protokoler juga tetap melekat.

Mardiyanto kemarin tidak sempat menjabarkan larangan-larangan lain bagi pejabat dalam berkampanye. Namun, Mardiyanto mengatakan, pejabat tidak boleh memanfaatkan sumber daya milik negara untuk kepentingan kampanye. ''Yang eksplisit adalah larangan tidak boleh menggerakkan atau mendayagunakan memanfaatkan BUMN/BUMD,'' ujarnya.

Pejabat negara yang melanggar, lanjut Mardiyanto, akan mendapat sanksi. Dalam PP tersebut, diatur sanksi pidana dan administratif. Bergantung tingkat kesalahan yang dilakukan pejabat negara tersebut.

Selesai ratas, kata Mardiyanto, draf RPP akan disempurnakan lagi. Targetnya, akhir Januari sudah bisa diberlakukan. Presiden, lanjut dia, menginginkan PP tersebut cepat keluar karena akan digunakan KPU untuk merumuskan aturan tentang kampanye pilpres.